Berbagi Pengalaman Indonesia Dalam Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional

04 August 2016

Bertempat di kantor pusat di Manila, Philipina, Asian Development Bank (ADB) menggelar Asian Pacific Social Protection Week dari tanggal 2 – 5 Agustus 2016. Acara dihadiri oleh sejumlah perwakilan kunci pemerintah dari sekitar 30 negara, lembaga penelitian dan kebijakan, sektor swasta, akademisi, lembaga donor serta kelompok pemuda.

Dalam kesempatan itu, Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K menjadi panelis dalam diskusi bertajuk Social Protection in The Global Development Agenda. Pada diskusi yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta, Bambang menyampaikan mengenai pengalaman Indonesia dalam penerapan sistem jaminan sosial nasional. Secara khusus, disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K tersebut mengenai enam pengalaman penting dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional. Pertama, menentukan premi secara cermat; karena keterbatasan waktu dan informasi, maka pada tahap awal Indonesia menetapkan premi berdasarkan pada kesepakatan politik yang berdampak pada kemampuan penyelenggara. Kedua, harus memiliki sistem penjaminan biaya yang baik; contohnya dengan tanggungan bersama antara pemerintah dan pekerja yang menghasilkan keuntungan lebih baik bagi penerima manfaat. Ketiga, strategi yang komprehensif pada sisi pengadaan; hal ini terus menjadi tantangan perbaikan bagi pemerintah. Keempat, mempersiapkan infrastuktur pelayanan dasar; keharusan memiliki tenaga medis yg berkemampuan cukup dan bertugas di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Kelima, membuat rancangan promosi dan pencegahan yang baik; sebagai contoh pada penyakit tidak menular seperti kangker, diabetes, serangan jantung dan lain-lain, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan ini bisa disiasati dengan promosi dan pencegahan yang tepat. Keenam, kampanye massa untuk meningkatkan partisipasi orang sehat bergabung dibandingkan dengan hanya mereka yang sakit dan semata-mata mencari keuntungan medis dari program yang ada.

Diskusi di hari pertama ini, berfokus pada agenda yang baru saja diadopsi dari Social Development Goals (SDG). Dimana jaminan sosial menjadi salah satu indikator dari tiga capaian untuk mengakhiri kemiskinan. Komitmen yang diperbaharui ini ingin lebih memastikan bahwa tidak ada seseorangpun yang akan ditinggalkan dalam perlawanan terhadap kemiskinan serta lebih menekankan pada pentingnya untuk semua orang dapat menikmati penghidupan yang layak, termasuk di dalamnya sistem jaminan sosial. Diskusi dihadiri oleh sekitar 200 peserta dan dipandu oleh Santinder Bindra, Principal Director, Departemen Hubungan Luar ADB. Hadir pula sebagai panelis selain Bambang Widianto, juga Santiago Levy, Vice President for Sectors and Knowledge, Inter-American Development Bank dan Frances Lund, Senior Adviser Social Protection Programme, Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO).