Jajaran Sekretariat TNP2K Bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla

07 October 2016

(Jakarta, 07/10/16) Jajaran Sekretariat TNP2K, dipimpin Sekretaris Eksekutif Bambang Widianto, bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang juga merupakan Ketua TNP2K. Pada pertemuan tersebut, jajaran Sekretariat TNP2K melaporkan kemajuan beberapa hal yang ditugaskan Wapres kepada TNP2K terutama mengenai upaya untuk menjajaki pembagian tanggungjawab penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara Pemerintah Pusat, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pak JK (Jusuf Kalla) mengarahkan membagi tanggung jawab pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ke Pemerintah Daerah,” kata Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto.

Seperti diketahui, selama ini semua yang berkaitan JKN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dana JKN langsung dikelola BPJS Kesehatan, sedangkan defisit anggaran ditutup dengan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi ini yang menjadi pertimbangan munculnya usulan pembagian tanggung jawab pelaksanaan JKN kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Nantinya, Pemda dilibatkan dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan, dan turut menanggung kekurangan anggaran.

“Pemerintah pusat akan menyerahkan dana BPJS ke Pemda untuk dikelola. Kalau dana itu ternyata tidak cukup, Pemda harus menanggung kekurangannya,” kata Sekretaris Eksekutif TNP2K.

Dengan membagi beban anggaran kepada pemda, pemerintah pusat meyakini Pemda akan mencari cara menekan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan. Pemda diharapkan turut melakukan program pencegahan dan promosi kesehatan, seperti menggalakkan hidup sehat, memperbanyak ruang terbuka hijau, dan perbaikan kualitas Puskesmas fasilitas kesehatan tingkat pertama.


Perkembangan Pra Uji Coba Penyaluran Bantuan Pangan dan Bantuan Sosial Non-Tunai
Selain membahas mengenai pengelolaan dana JKN, dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai perkembangan pelaksanaan pra uji coba penyaluran bantuan pangan dan bantuan sosial secara non tunai. Pra uji coba dilaksanakan bersama antara TNP2K dengan Bank Mandiri, BTPN+Telkomsel, BPD Jateng, BNI dan BRI. Penyaluran yang semulai berbentuk barang dan uang tunai, kini dicoba dialihkan melalui moda transaksi: Kartu SIM, Kartu SIM + NFC, Kartu dan Web Based (QR Code).

Bantuan pangan yang semula berbentuk raskin, di pra uji coba ini dialihkan melalui e-voucher. Di sini masyarakat diperkenankan untuk menukar e-voucher dengan beras yang kualitasnya mereka pilih sendiri. Selain itu bantuan pangan juga bisa berupa telur dan atau susu. Sementara bantuan uang disalurkan melalui rekening yang dapat dicairkan seluruhnya, sebagian atau ditabung.

Wilayah pra ujicoba meliputi 6 Kota dan 2 Kabupaten, yaitu: Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kota Surakarta, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap. Untuk tahap 1 pada awal September 2016, sedangkan tahap 2 saat ini masih berlangsung.

Jajaran Sekretariat TNP2K yang hadir dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah Sekretaris Eksekutif Bambang Widianto; Koordinator Pokja Kebijakan, Elan Satriawan; Koordinator Pokja Kesehatan, Prastuti Suwondo, Koordinator Pokja Bantuan Sosial, Sri Kusumastuti Rahayu; Ketua Unit Komunikasi dan Pengelola Pengetahuan, Ruddy Gobel; Ketua Unit Data Terpadu, Mahfud, serta Staf Ahli: Sudarno Sudarto, Hilman Palaon dan Siti Nurfitriah.