Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Encouraging the Expansion of Social Security Employment Membership for Indonesian Migrant Workers (PMI)
02 March 2014
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku tenaga kesehatan maupun masyarakat mengenai kesehatan. Hal tersebut tersebut terungkap dalam suatu diskusi yang terjadi saat kunjungan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Kantor Redaksi Harian Fajar di Kota Makassar, yang difasilitasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dr. Donald Pardede, MPPM, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, menjelaskan BPJS Kesehatan akan mengalokasikan sejumlah uang kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan populasi atau jumlah warga yang terdaftar dalam faskes tersebut, atau yang dikenal dengan sistem kapitasi. “Semakin sedikit orang sakit yang datang (ke faskes), semakin besar pendapatan faskes tersebut. Jadi peran faskes tingkat pertama akan didorong untuk lebih mempromosikan (kesadaran masyarakat untuk) hidup sehat dan mencegah mereka jatuh sakit,” ujar Donald.
Dalam kesempatan temu media dengan perwakilan media se-Kota Makassar di Hotel Grand Clarion, Donald juga menjelaskan dengan program JKN, Kementerian Kesehatan akan memiliki dana yang lebih besar untuk fokus pada promosi kesehatan dan pencegahana penyakit. “Untuk tindakan kuratif dan pelayanan kesehatan (bagi masyarakat miskin dan tidak mampu), Kemenkes hanya perlu mengalokasikan dan menyetorkan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran ke BPJS Kesehatan sebesar 19,3 triliun dari total anggaran 40 triliun per tahun,” ujar Donald.
Kunjungan ke Harian Fajar dan temu media juga dihadiri oleh dr. Feri Aulia, Kepala Divisi Regional IX – meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, drg. Murti Utami, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, dr. Sukmawati, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Prof. dr Abdul Kadir, Direktur RSU Dr. Wahidin.
Dalam kesempatan lain, temu media JKN juga diselenggarakan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 dan 26 Februari 2014. Acara temu media dan kunjungan ke Harian Fajar tersebut adalah bagian dari kegiatan sosialisasi JKN di 12 kota besar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan TNP2K.
Dalam kesempatan temu media di Bali, yang bertempat di Hotel Mercure Harvestland, hadir sebagai nara sumber, dr. Ketut Suarjaya, MPPM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI – meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ketut Suarjaya menegaskan bahwa program JKN bukan program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan, keadilan serta kemandirian masyarakat. “Ini suatu perubahan dan rakyat harus mengerti itu,“ ujarnya.
Sementara itu, temu media untuk wilayah NTT diselenggarakan di Hotel On the Rock, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Dr. Donald Pardede, MPPM dan Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi.