13 November 2013

Pemerintah siap menyalurkan 73 persen dana bantuan siswa miskin (BSM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Angka ini 33 persen lebih besar dari sebelumnya yang baru siap disalurkan sebanyak 40 persen.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, jika berdasarkan mekanisme Kartu Penjamin Sosial (KPS) maka baru tercapai kurang lebih 40 persen, namun setelah digabungkan dengan mekanisme formulir usulan sekolah (FUS) jumlahnya mencapai 73 persen.

Selama ini, kata Musliar, proses FUS dilakukan bersamaan dengan proses KPS, tetapi belum disalurkan. Dijelaskannya, pada saat memberikan laporan di Menkokesra hanya dilaporkan KPS saja. "Saya sudah lapor ke Pak Menko (Kesra) bahwa ketika ini sudah selesai boleh disalurkan FUS" kata Musliar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (8/11).

Mekanisme FUS ditujukan bagi siswa miskin yang orang tuanya tidak memiliki KPS dan proses pengajuannya dilakukan melalui usulan dari sekolah. Lebih rinci anggaran yang siap disalurkan untuk sekolah dasar 78 persen, sekolah menengah pertama 78 persen, sekolah menengah atas 31 persen, dan sekolah menengah kejuruan 55 persen.

Musliar mengatakan, pihaknya sudah mengantongi data peserta didik yang akan menerima BSM. Proses penyalurannya, kata dia, akan dilakukan secara bertahap. "Tidak semua FUS kita lepas. Kalau kita lepas semua bisa 100 persen. Yakinlah bahwa dana BSM akan tersalur semuanya," katanya.

Nama-nama penerima BSM akan diberikan ke pihak bank selambat-lambatnya pada 15 November. Hal ini dilakukan karena pihak bank masih memerlukan waktu untuk proses verifikasi dan membuat rekening. "Tanggal 15 Desember sudah tersalurkan semuanya," ujar Musliar.

Sumber: Humas Kemdikbud/ES.