Perwakilan DPRD Cilegon Kunjungi Kantor Sekretariat TNP2K

24 August 2015

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerima kunjungan sebanyak kurang lebih 17 orang anggota DPRD Cilegon pada (21/08) untuk berdiskusi terkait pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Penanggulangan Kemiskinan di kota Cilegon. Rombongan diterima oleh beberapa Unit, seperti Unit Advokasi, Unit Penetapan Sasaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK), Unit Komunikasi beserta staf ahli TNP2K.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan oleh Himawan Fuady, perwakilan dari Unit Advokasi mengenai peran TNP2K dalam mendorong perbaikan kebijakan berbagai program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Himawan juga menekankan pentingnya proses perencanaan dan penganggaran dalam pembuatan Perda agar kedepannya menghasilkan anggaran yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan serta hal lain yang tidak kalah pentingnya juga melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan di daerah.

Selain itu pula dipaparkan tentang pengembangan Basis Data Terpadu (BDT) termasuk pemanfaatannya untuk penetapan sasaran penerima manfaat program sosial serta koordinasi dan sinkronisasi BDT dengan data Aminduk.

Saat ini BDT telah dimanfaatkan untuk melaksanakan program perlindungan sosial seperti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan pada tahun 2013; serta program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia sehat pada tahun 2014. Selain itu Basis Data Terpadu juga ikut mendorong perbaikan mekanisme program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari berbasis sekolah menjadi berbasis rumah tangga, serta digunakan juga untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 86,4 Juta Individu.

Lebih lanjut dari Unit Komunikasi yang diwakili oleh Ruddy Gobel juga menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan koordinasi dan berperan aktif guna mendukung pencapaian target Pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan.

"Usaha percepatan penanggulangan kemiskinan banyak menghadapi tantangan,mempertahankan masyarakat untuk tetap berada di atas garis kemiskinan itu tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mejaga agar tingkat kemiskinan yang sekarang ini tidak bergerak naik. Selain itu jangan memiliki ekspektasi tinggi terhadap masyarakat miskin, artinya masyarakat miskin yang dibantu bukan hanya mengenai program tapi juga perlunya pemahaman. Artinya pertama-tama beri mereka makanan agar dapat bertahan hidup, kemudian jangan sampai sakit dan anak mereka jangan sampai putus sekolah. Kalau mereka sudah mendapatkan bantuan sosial yang menyeluruh maka akan ada peningkatan masyrakat yang keluar dari garis kemiskinan," ujar Ruddy.

Di penghujung pertemuan juga disampaikan bahwa ada empat faktor yang mendorong efektivitas perbaikan kebijakan seperti yang dilakukan oleh TNP2K. Keempat faktor tersebut adalah adanya adanya otoritas dalam mengambil keputusan strategis, ketersediaan resources yang memadai, dan pool of professional talent yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang tinggi.