03 October 2013


Wapres

Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 23 & 24 September 2013 lalu melakukan sosialisasi pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai bagian dari Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2013. Pelatihan ini diikuti 88 peserta dari Sekretariat TKPKD Kab. Klaten, SKPD Lingkup Kab. Klaten Pengampu Program Kemiskinan, Camat se-Kabupaten Klaten dan Faskel PNPM Mandiri Perkotaan & Perdesaan. Pelatihan ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian karena pada hari pertama 16 peserta yaitu TKPK/ SKPD dan beberapa camat dilibatkan dalam praktek membuka data agregat BDT.

Dalam sambutan pembukaan Kepala Bappeda Klaten yang dibacakan oleh Sekretaris Bappeda Hari Budiono mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Tim Teknis TKPK, SKPD pengampu program kemiskinan, Camat dan Faskel PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan basis data terpadu kemiskinan (PPLS, 2011). “ Selain untuk membantu perencanaan program, kami berharap sasaran penerima manfaaat program perlindungan sosial dapat dianalisis sejak awal perencanaan program, sehingga penetapan program-program perlindungan sosial dapat tepat sasaran”, jelas Hari Budiono.

Dijelaskan pula dalam sambutan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Klaten disebabkan belum optimalnya komitmen dan keterpaduan dalam menangani masalah kemiskinan. Hal lain juga karena belum sinkronnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam memahami tugas-pokok fungsi terkait dengan batas-batas kewenangan dalam menetapkan rumusan kebijakan bidang urusan penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. “Seolah program penanggulangan kemiskinan menjadi tugas sampiran/ tambahan/ sumplemen dari tupoksi yang diemban”, imbuh Hari.

Fransiska E. Mardiananingsih, Koordinator Tim Operasioanal UPSPK TNP2K dalam paparannya menjelaskan kepada peserta tentang Basis Data Terpadu termasuk pemanfaatannya untuk penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan cara mengakses data. Peserta kemudian dibagi menjadi 3 kelompok dengan pendampingan oleh fasilitator untuk tanya jawab, praktek cara mengoperasikan salinan elektronik data dari Basis Data Terpadu dan mengakses data agregrat melalui website BDT.

Dalam diskusi kelompok, peserta yang berasal dari TKPK, SKPD dan Camat antusias untuk mencoba membuka website dan data agregrat BDT termasuk Camat Ngawen, Hj. Luciana Rina Damayanti dan Wiwit Widyastuty dari Dinas Pertanian. “Ini informasi baru buat saya dan dapat membantu untuk perencanaan program”, ungkap Wiwit dalam sesi diskusi kelompok. Antusiasme yang sama juga ditemui di hari kedua saat sosialisasi pemanfaatan BDT dengan peserta dari fasilitator kelurahan PNPM Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten.