South-South Learning: Indonesia-Egypt Share Good Practices Poverty Reduction

30 May 2024

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bertemu dengan 16 perwakilan dari berbagai lembaga pemerintahan Mesir dalam Forum Diskusi South-South Learning, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (28/05/2024). Dalam pertemuan itu, delegasi Mesir dan Indonesia saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pemanfaatan bukti untuk perumusan kebijakan, strategi peningkatan keberhasilan inisiatif perlindungan sosial, dan pendekatan kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam paparan pada sesi pertama berjudul Collaboration to Build Impact Evaluation into National Reform Policies in Indonesia by TNP2K, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, Suprayoga Hadi, menjelaskan pencapaian tingkat kemiskinan selama dua dekade terakhir cukup mengesankan. Apalagi Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030.

Menurut Yoga, salah satu pendorong adalah adanya pelibatan peneliti untuk memasukkan bukti dalam pengambilan keputusan penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kolaborasi Pentahelix.

“Kolaborasi pentahelix dapat memaksimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia”, ujar Yoga. Ia juga menekankan peranan TNP2K dalam mendorong transfer kebijakan yang dilakukan dalam bentuk adaptasi terhadap praktik baik dari sisi kebijakan yang telah dilakukan di negara lain yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia serta berbasis bukti dan data.

Kepala Tim Kebijakan TNP2K, Elan Satriawan, pada paparan sesi kedua bertajuk Lessons Unpacked from Indonesia’s Social Protection Programs, menjelaskan keterlibatan peneliti di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, diantaranya mendorong pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran berbagai program bantuan yang ada tepat sasaran.

“Pengintegrasian data menjadi salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga dapat mencegah exclusion error atau keluarga miskin dan rentan yang belum memperoleh program bantuan dari pemerintah,” paparnya.

Senada, Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto menjelaskan sistem penargetan merupakan pilihan terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal karena memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas dan mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat.

“Strategi penargetan terbaik tergantung pada banyak faktor, seperti tujuan kebijakan dan konteks. Dalam praktiknya, sistem penargetan dikembangkan melalui satu pendekatan atau kombinasi pendekatan,” papar Sudarno.

Pembelajaran kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Mesir, menurut Direktur Egypt Impact Lab (EIL) Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi (MPED) Mesir, Dr. Reham Rizk, dapat memperkuat ekosistem pengetahuan dalam mengintegrasikan bukti ke dalam rancangan dan implementasi program perlindungan sosial melalui kemitraan dan berbagi praktik baik. 

“Saling berbagi praktik baik memberikan kesempatan unik untuk belajar dari keberhasilan dan pengalaman rekan-rekan kami di Indonesia,” kata Dr. Reham Rizk. “Kami berharap dapat berbagi wawasan dari program unggulan nasional Mesir sambil memperoleh pengetahuan berharga untuk meningkatkan desain dan implementasi kebijakan perlindungan sosial berbasis bukti di Mesir, imbuhnya.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Middle East and North Africa– American University of Cairo (J-PAL MENA di AUC), Dr. Ahmed Elsayed, menekankan bahwa dengan memfasilitasi pertukaran lintas negara antara pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti, maka dapat membangun budaya penggunaan bukti. “Pembelajaran kolaboratif ini akan berkontribusi pada pengembangan program perlindungan sosial yang lebih efektif dan adil,” tegasnya.

Selain pertemuan dengan TNP2K dan Setwapres, dari tanggal 27 hingga 31 Mei 2024, delegasi Mesir juga mengadakan serangkaian kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kementerian Sosial (Kemensos).