TNP2K Bekerjasama dengan TKPK Kembangkan Model Advokasi Belanja Publik di Daerah

28 October 2016

Perbaikan efektivitas belanja publik melalui APBD menjadi tantangan terbesar saat ini ketika transfer dana perimbangan ke daerah terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar daerah tengah menghadapi persoalan utama melambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan. Menyikapi tantangan ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan kerjasama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah untuk mengembangkan suatu model advokasi guna mengoptimalkan pemanfaatan belanja publik bagi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sebuah diskusi terfokus (FGD) telah dilaksanakan Kamis (27/10) lalu di Mataram NTB dengan melibatkan Unit Advokasi Daerah TNP2K dan TKPK dari Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Dompu, yang masing-masing diwakili oleh unsur Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan DPKAD.

Wakil Gubernur NTB, Drs. H. M. Amin, ketika menerima kunjungan TNP2K sehari sebelumnya (26/10) menyambut antusias iniasiatif ini. Ketua TKPK NTB ini menggarisbawahi fakta krusial bahwa daerah belum memiliki instrumen evaluasi yang memadai untuk mengaitkan kebijakan belanja APBD dengan hasil pengurangan kemiskinan.

Dalam arahannya kepada peserta FGD, Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwan Syah, MSc menegaskan bahwa keberhasilan mengejar target perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat NTB ke depan akan sangat bergantung pada upaya konsolidasi dan alokasi belanja lintas-sektor, termasuk dari sumber dana desa maupun dana aspirasi anggota DPRD, untuk menangani akar-akar masalah kemiskinan. Kepala Bappeda juga mengingatkan bahwa peningkatan keberpihakkan anggaran pada penanggulangan kemiskinan memiliki momentum terbaik saat ini karena keberadaan data berbasis nama dan alamat rumah-tangga sasaran perlindungan sosial yang dikelola oleh TNP2K.

Tiga daerah lain yang juga menjadi lokasi pilot project ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat dan Kota Lubuk Linggau. Kepala Unit Advokasi Daerah TNP2K, Muhammad Arif Tasrif, menjelaskan bahwa selain untuk menjadi acuan peningkatan alokasi anggaran pro-poor secara lintas-sektoral, model advokasi hasil pilot project ini juga diharapkan menunjukkan strategi untuk TKPK menaikkan posisi tawarnya dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah.