TNP2K Dukung Penajaman Partisipasi Dunia Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan

22 December 2015

Untuk mendukung keseimbangan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) para pelaku dunia usaha, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Indonesia Business Link (IBL), Accenture Indonesia, ASEAN CSR Network, Platform Nasional Penanggulangan Risiko Bencana (PLANAS PRB), serta BAPPENAS mengadakan sebuah diskusi “Forum Aksi Untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab” (Action Forum for Indonesia Responsible Business).

Diskusi dilaksanakan selama dua hari pada 17–18 Desember 2015 bertempat di Balai Kartini Convention Center, Jakarta. Bertema “Kemitraan untuk Memberantas Kemiskinan”, diskusi diharapkan dapat membuka kerjasama dan menjalin kemitraan dunia bisnis untuk turut bergabung dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dalam acara pembuka, Heru Prasetyo (Chairman IBL) diikuti oleh Yanti Triwardiantini (Chairwoman-Asean CSR Network) dan Neneng Goenandi (Country Managing Director Accenture Indonesia) mengawali dengan pesan strategis tentang pentingnya pembangunan di seluruh sektor pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto sebagai keynote sepaker menjelaskan, “pemerintah saat ini memiliki data nama dan alamat serta karakteristik sosial dari 40% masyarakat dengan status sosial terendah.” Selain itu, ungkap Bambang, “ketimpangan ekonomi antara masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi keatas meningkat dari 0,37% pada tahun 2009 menjadi 0,41% pada tahun 2014.

Hal ini menjadi tantangan bersama untuk dapat memperbaiki ketimpangan yang ada, melalui penajaman sasaran. “Kita mengharapkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang sebesar 40%, oleh karena itu penajaman sasaran menjadi sangat penting.” tambah Bambang Widianto.

Upaya untuk memutus siklus ketimpangan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki akses pada layanan dasar, menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, memastikan perlindungan bila terjadi guncangan, serta menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah. Upaya tersebut akan dapat berlipat ganda manfaatnya jika dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh Lembaga donor/LSM, dunia usaha maupun komunitas. “Yang sangat penting dari itu semua adalah pensasaran bersama. Sejak 5 tahun terakhir pemerintah telah berusaha menggunakan sasaran bersama, dalam forum ini diharapkan dunia usaha turut menggunakan pensasaran bersama sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan lebih optimal.” ungkap Bambang.

Pemerintah sendiri saat ini telah memiliki program – program bantuan, salah satunya adalah bantuan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan sistem asuransi dengan jumlah 46,6 juta premi masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, terdapat bantuan langsung tunai, yang merupakan implementasi dari penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada sejumlah 40% yang ada dalam Basis Data Terpadu TNP2K, yang merupakan sumber data tunggal program perlindungan sosial.

Dengan itu TNP2K memberikan dukungan untuk penajaman partisipasi dunia usaha untuk memperbaiki sistem pensasaran program mereka. “Dukungan TNP2K tersebut diberikan dalam pemanfaatan BDT untuk program CSR dan filantropis, memfasilitasi dunia usaha dengan pemerintah daerah, serta dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program”, jelas Bambang.

Bambang Widianto dalam kesempatan tersebut turut menjelaskan isi dari BDT, yang berisi informasi dari berbagai macam variabel maupun karakteristik dari masyarakat miskin berdasarkan sebaran nasional, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa.

Sebagai contohnya adalah, indikator rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi, rumah tangga tanpa jamban, serta rumah tangga tanpa akses listrik. Dunia usaha dapat memanfaatkan data – data atau indikator tersebut dalam melakukan program CSR. Sebagai penutup, Bambang menyampaikan “karena pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam melakukan hal tersebut, yang terbaik untuk dilakukan adalah melakukan kemitraan yang diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan, kerentanan serta kesenjangan ekonomi”.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, 300 peserta serta 40 pembicara yang mewakili para pemangku kepentingan. Rangkaian diskusi kemudian dilanjutkan dengan High Level Panel Discussion yang diisi oleh Dr. Elan Satriawan (Ketua Pokja Kebijakan TNP2K), Dr Yanuar Nugroho (Kepala Deputi Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Program Prioritas), Diah S Saminarsih ( Staf Khusus Kementerian Kesehatan), Muhammad Saleh M.EcDev (Anggota Komite Audit Unilever), Viktor Rembeth (Dewan Eksekutif Planas DRR) yang dimoderatori oleh Heru Prasetyo dari Indonesia Business Link.