TNP2K Lakukan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran Mandiri di Kota Tarakan

15 September 2016

Masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam data pemerintah, nantinya bisa mendaftarkan diri melalui Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM) untuk masyarakat miskin. Setelah itu tim akan melakukan kroscek untuk melihat kebenarannya. Di mana rumahnya, jika benar akan masuk datanya. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi MPM untuk masyarakat miskin di ruang Imbaya, Sekretariat Kota Tarakan, Rabu (14/09).

Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G. Irwan Suryanto yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, dengan mendaftarkan sendiri diharapkan bisa membuat perubahan yang dinamis tentang data rumah tangga miskin.

“Updating ini menjadi penting karena sudah pasti datanya dari masyarakat langsung. Kami di pusat hanya mendapat update dari bawah. Disamping sesuai program nasional sementara kita punya updating sendiri,” katanya.

Data yang diberikan masyarakat ini adalah data karakteristik rumah tangganya. “Kalau bisa dilakukan di daerah dan digunakan untuk kepentingan data nasional pasti akan lebih bagus. Karena data dari daerah dan bisa merubah data di stingkat nasional,” tambah Irwan.

Selama ini, lanjut Irwan, updating dari kota belum dilihat realisasinya karena hanya mengusulkan dan tidak mendapatkan informasi apakah mendapatkan bantuan atau tidak.

“Dengan data baru yang sudah terdaftar ini, kita akan mengolahnya sesuai kebutuhan, khususnya untuk bantuan yang akan diberikan. Misalnya, pendidikan, sasarannya rumah tangga miskin. Sedangkan untuk kesehatan, kriterianya mengikuti standar dari Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.

Di seluruh Indonesia ada 11 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi yang menjadi pilot project program percontohan ini. Salah satunya adalah Kota Tarakan. Hadir membuka kegiatan ini walikota Tarakan Sofian Raga. Sosialisasi sebelumnya juga dilakukan TNP2K di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Sistem pendaftaran sendiri ini akan dimulai 2017, bersama Kementerian Sosial di kantor Kelurahan dan Kecamatan.