TNP2K Recommendation For Local Government Preparation On New Normal Era

17 July 2020

Saat ini, Indonesia masih terus mengalami penambahan jumlah kasus Covid-19. Untuk menghadapi keadaan ini, berbagai upaya pun dilakukan mulai dari isolasi mandiri hingga adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Namun, terbatasnya mobilitas masyarakat akibat upaya-upaya tersebut mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Situasi dan kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaknyamanan, menuntut adanya sebuah strategi baru yang dapat membantu masyarakat untuk tetap bisa bertahan. Tatanan kehidupan era baru atau new normal, akhirnya dipilih sebagai sebuah solusi. Himbauan mengenai teknis pelaksanaan era new normal diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. 

Pada Kamis, 9 Juli 2020, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Ardi Adji, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang bertemakan “Mengukur “Ongkos Ekonomi” dan Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menyongsong Era New Normal" melalui aplikasi Zoom meeting. 
 

Gambar: Paparan Ardi mengenai ongkos kemiskinan dampak Covid-19 di prov. Kalsel dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi era new normal

Sumber: TNP2K

Pada sesinya, Ardi mencoba menjelaskan terkait dengan pengukuran ongkos ekonomi dampak Covid-19 khususnya di provinsi Kalimantan Selatan dan dampaknya terhadap kemiskinan serta kesiapan pemerintah daerah. Di provinsi Kalimantan Selatan sendiri, hampir seluruh sektor ekonomi sudah mengalami kontraksi diantaranya adalah jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta pertambangan dan penggalian. 

Temuan TNP2K memperlihatkan adanya pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19 ini membuat pendapatan masyarakat menurun. Untuk masyarakat yang pendapatannya kurang dari 1.8 juta, 70.53% merasakan penurunan pendapatan. 

Adanya potensi seperti aset yang dapat mendukung mereka, tidak bisa mereka manfaatkan imbas mobilitas yang sangat terbatas. “Output Loss” Provinsi Kalimantan Selatan Mencapai 919 Milyar rupiah sedangkan “Income Loss” mencapai 126,4 Milyar rupiah. Lalu dari sisi ketenagakerjaan, “labor loss” provinsi Kalimantan Selatan mencapai 6.152 pekerja. 

Ardi juga memaparkan 3 usulan rekomendasi yang dapat diupayakan oleh pemerintah untuk menghadapi hal tersebut. Usulan pertama adalah mengupayakan pertumbuhan inklusif melalui pengoptimalan program UMKM dengan adanya relaksasi pinjaman ke pihak perbankan, selain itu juga dapat memanfaatkan perguruan tinggi yang berada di lokus kemiskinan sebagai partner inkubasi bisnis.

Lalu usulan kedua adalah peningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan dana desa untuk BLT-D (Bantuan Langsung Tunai Desa) yang sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), dan yang terakhir adalah meningkatkan antisipasi terhadap peluang resesi ekonomi dengan adanya kepemimpinan yang kuat, langkah-langkah yang terukur dalam pemberian bantuan, serta perencanaan jangka menengah dan panjang. 

Pada webinar ini turut menjadi pembicara yaitu Ferry Irawan, Asisten Deputi Pengembangan Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Nurul Fajar Desira, Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, dan Ahmad Yunani, Wakil Dekan III FEB ULM. Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang antusias dan aktif bertanya pada sesi tanya jawab, membuat diskusi dalam webinar ini menjadi menarik.