TNP2K Recommendations to Address the Economic Impact of Covid-19 in West Sumatra

18 August 2020

Perubahan mobilitas sosial-ekonomi yang terjadi sebagai upaya respon wabah Covid-19 berdampak pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan drastis, dimana hal ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang perekonomian Indonesia mengalami kontraksi.

Pada hari Jum’at, 14 Agustus 2020, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Ardi Adji, hadir sebagai narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas, bertemakan “Pandemi Covid-19, Kemiskinan, dan Petumbuhan ekonomi: Evaluasi dan Kebijakan Nasional dan Daerah” melalui aplikasi zoom meeting.

Gambar: Pemaparan Ardi pada webinar “Pandemi Covid-19, Kemiskinan, dan Petumbuhan ekonomi:
Evaluasi dan Kebijakan Nasional dan Daerah”

Sumber: TNP2K, 2020

Dalam webinar ini, Ardi membahas terkait dengan dampak covid terhadap perekonomian dan juga imbasnya pada pertumbuhan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Pemaparan dimulai dengan penjelasan mengenai keadaan perekonomian nasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh TNP2K, PDB Indonesia pada triwulan 1 dan 2 mengalami penurunan yang hampir sama seperti saat krisis moneter 1998, dan tingkat kemiskinan saat ini mencapai 9.78%.

Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki presentase tingkat kemiskinan 6.28% yang mana lebih rendah daripada tingkat kemiskinan nasional. Namun, bukan berarti ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat luput dari dampak Covid-19, perbedaan pertumbuhan ekonomi sektoral Provinsi Sumatera Barat saat kondisi Covid 19 dengan kondisi normal mencapai angka -9.93%.

Keadaan ini pastinya mengguncang keadaan ekonomi masyarakat terlebih mereka yang berada pada posisi rentan. Dalam paparannya Ardi juga menjelaskan beberapa rekomendasi dari TNP2K untuk menghadapi keadaan krisis perekonomian ini.

Rekomendasi tersebut diantaranya adalah adanya ekspansi fiskal. Dengan menurunnya permintaan selama pandemi, ekspansi fiskal menjadi solusi utama pemerintah untuk menolong rumah tangga miskin dan UMK. Bantuan sosial akan membantu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang menopang perekonomian nasional.

Lalu selanjutnya adalah adanya pengupayaan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan antisipasi terhadap peluang resesi ekonomi dampak Covid-19 dengan adanya kepemimpinan yang kuat, langkah-langkah yang terukur dalam pemberian bantuan, dan perencanaan jangka menengah dan panjang.

Turut hadir sebagai pembicara dalam webinar ini, yaitu Syafruddin Karimi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas (Unand). Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang antusias dan aktif bertanya pada sesi tanya jawab. (LPR).