14 February 2013

Ketika ekonomi Indonesia terpuruk karena hantaman krisis pada 1997-1998, ada satu program yang cukup ampuh meringankan dampak krisis dan menanggulangi kemiskinan. Program itu adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dalam perjalanannya kemudian beralih nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Program ini sudah teruji oleh waktu, namun tetap perlu terus kita evaluasi dan perbaiki,” tutur Wakil Presiden (Wapres) Boediono saat membuka Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penangguangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Wapres, Kamis 14 Februari 2013.

Agenda rapat kali ini memang terfokus pada evaluasi PNPM Mandiri. “Saya minta seluruh kementerian yang terlibat melakukan perbaikan tata kelola PNPM, baik tata kelola keuangan maupun tata kelola teknis,” tutur Wapres. Tata kelola keuangan harus baik untuk menghindari penyimpangan maupun korupsi. Wapres meminta seluruh lubang-lubang yang masih ada dalam tata kelola keuangan segera diperbaiki. “Agar kita semua dapat tenang nanti setelah selesai menjalankan tugas,” tutur Wapres.

Selain tata kelola keuangan, tata kelola teknis juga memerlukan evaluasi dan perbaikan. Misalnya, dalam hal penetapan sasaran. “Setiap sasaran harus punya kaitan dengan sasaran secara nasional. Jika setiap sektor mempunyai sasaran sendiri-sendiri, itu tidak efektif,” tutur Wapres.

Wapres Boediono yakin, perbaikan secara menyeluruh baik untuk tata kelola teknis maupun keuangan dapat berjalan dengan baik di sisa waktu masa pemerintahan hingga 2014 nanti. “Ini sangat penting. Waktunya memang tidak terlalu panjang, namun masih cukup bagi kita untuk melakukan perbaikan,” kata Wapres.

Hasil evaluasi selama ini memang menunjukkan ada banyak dampak baik PNPM di masyarakat. Sekadar menyebut beberapa contoh, PNPM mampu memperkuat partisipasi lokal dan akuntabilitas lokal. Banyak pula infrastruktur di tingkat komunitas yang kini menjadi lebih baik, seperti jalan, fasilitas sanitasi, maupun jaringan irigasi. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga meningkat sebesar 5.1% lebih tinggi di daerah penerima PNPM. Sedangkan kasus malnutrisi menurun sekitar 10% di lokasi penerima PNPM. Partisipasi sekolah SD dan SMP juga meningkat sebesar 22-35% lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang tidak menerima PNPM.

Salah satu pencapaian PNPM yang paling menonjol adalah kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Total jenderal, dana bergulir yang menggerakkan SPP di seluruh Indonesia sudah mencapai Rp 7 triliun. Salah satu indikator bahwa program ini berjalan dengan sangat baik adalah tingkat pengembalian pinjaman yang sangat tinggi, mencapai 96%. Dana bergulir yang cukup besar juga menunjukkan bahwa SPP berhasil mengembangkan kegiatan keuangan mikro di tingkat paling bawah yang jauh dari jangkauan perbankan.

Namun, selain berbagai sisi positif tadi, ada pula beberapa masalah yang muncul dan memerlukan perbaikan. Misalnya, untuk dana bergulir SPP senilai Rp 7 triliun tadi. Sejalan dengan pertumbuhan pesat tersebut, muncul beberapa persoalan. Misalnya, dana yang semakin besar ini memerlukan kepastian tentang kepemilikan aset, akuntabilitas, dan kedudukan badan hukum yang jelas bila melakukan kegiatan dengan pihak ketiga.

Untuk mengatasi masalah ini Wapres meminta Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto membentuk sebuah tim antar departemen. “Tim ini bertugas merumuskan penataan payung hukum yang dapat menaungi semua kegiatan yang mempunyai ciri sebagai dana bergulir,” kata Wapres.

Dalam catatan TNP2K, saat ini tercatat ada 3% kelompok SPP yang berjalan dengan sangat baik dan siap menjadi lembaga keuangan yang berkelanjutan. Sementara 67% memiliki potensi berkembang, namun memerlukan peningkatan kapasitas. Sedangkan 30% sisanya tidak memiliki potensi berkembang menjadi lembaga keuangan yang keberlanjutan. Jadi, setidaknya ada 70% kelompok SPP yang dapat berkembang dan memerlukan dukungan Pemerintah agar potensi ini dapat terwujud menjadi kenyataan.

Profil Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan

Sumber: TNP2K

Di luar SPP, masalah lain yang mendapat perhatian khusus dari Wapres adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri. Dalam pandangan Wapres, kekuatan utama PNPM Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat adalah ruang partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk turut menentukan sendiri kebutuhan mereka sekaligus melaksanakan sendiri program itu. Tentu saja, pemerintah menyediakan pendamping yang kompeten agar program itu berjalan baik. Beberapa negara bahkan sudah meniru dan menerapkan program ini antara lain Cina, Afganistan, Timor Leste, dan Filipina. “Ada 10 negara yang sudah datang ke sekretariat TNP2K untuk mempelajari PNPM Mandiri,” tutur Bambang Widianto.

Persoalannya, dari hasil evaluasi TNP2K, masih banyak program PNPM Mandiri dari berbagai kementerian yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kaidah pemberdayaan masyarakat. Kriteria pemberdayaan masyarakat itu harus mengandung unsur-unsur: fasilitasi, partisipasi, peran kelompok, transparansi, audit, dan memperhatikan kesetaraan jender. Wapres meminta semua Kementerian yang memiliki program PNPM Mandiri namun belum memenuhi kaidah-kaidah pemberdayaan agar memperbaiki programnya. “Silakan berdiskusi dengan TNP2K yang bila perlu akan menyediakan pendampingan,” tutur Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta TNP2K mengevaluasi begitu banyaknya program PNPM Mandiri di berbagai kementerian agar tidak saling tumpang tindih. “Coba dilihat, jika memang bisa dirampingkan terutama jika sasarannya sama, tentu akan lebih baik,” tutur Wapres.

Cakupan PNPM di Indonesia

Sumber: TNP2K

Hadir dalam rapat itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Menteri Perencanaan Pembangunan Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, serta para pejabat eselon I dari berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan.

Sumber: wapresri.go.id