For The First Time Since Financial Crisis Percentage Of Indonesian Poors Are Below 10 Percent

17 July 2018

Bulan Juli ini BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 633,2 ribu orang menjadi 25,95 juta orang (9,82 persen) dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Angka kemiskinan satu digit ini merupakan capaian pertama kalinya sejak imbas krisis moneter yang mendorong jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 24,3 persen pada tahun 1999.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan bahwa capaian persentase kemiskinan satu digit ini merupakan hasil kerja sama seluruh kementerian dan lembaga pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, “Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu kerja sama dan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan oleh semua kementerian dan lembaga merupakan hal yang harus dilakukan dimana capaiannya dapat kita lihat setelah pemerintah berhasil menekan jumlah orang miskin menjadi dibawah sepuluh persen,” ungkap Bambang.

Dalam laporannya BPS menyatakan bahwa beberapa faktor yang mendorong turunnya jumlah orang miskin di Indonesia adalah meningkatnya jumlah bantuan sosial tunai pemerintah sebesar 87,6 persen selama triwulan pertama 2018. Hal ini berkontribusi pada naiknya kemampuan belanja rumah tangga masyarakat miskin sebesar 3,06 persen selama periode September 2017–Maret 2018. Selain itu program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan pertama telah tersalurkan sesuai jadwal.

“Proses penyaluran bantuan pemerintah untuk masyakat miskin merupakan upaya lintas kementerian dan lembaga. Setidaknya ada 13 kementerian, dan 5 lembaga pemerintah serta banyak lagi pihak di daerah yang diperlukan untuk memastikan masyarakat miskin mendapat bantuan dengan tepat waktu. Tanpa kerja sama yang baik oleh semua pihak yang terlibat, ketepatan waktu ini akan sulit untuk dicapai,” jelas Bambang.

Saat ini pemerintah menghadapi tantang baru dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melambatnya laju penurunan kemiskinan serta kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Sesuai dengan mandatnya, TNP2K terus berupaya untuk mencari terobosan baik dari segi kebijakan maupun proses kerja antar kementerian dan lembaga guna menjaga momentum penurunan ini untuk terus berlanjut.