TNP2K Explains Indonesian Poverty Line

30 July 2018

Munculnya pertanyaan berbagai pihak mengenai tinggi rendahnya garis kemiskinan Indonesia setelah pengumuman BPS yang menyatakan bahwa jumlah persentase orang miskin Indonesia tahun ini menjadi satu digit mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang bertema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (30/7), Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menegaskan bahwa Indonesia menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan Bank Dunia, “Patokan angka kemiskinan Bank Dunia ditetapkan pada 1,9 dolar PPP (purchasing power parity) sementara BPS menggunakan patokan 2,5 dolar PPP dalam menentukan garis kemiskinan,” papar Bambang.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto memberi penjelasan seputar angka kemiskinan Indonesia

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa bergantung hanya kepada bantuan sosial, tapi dari patokan dan ukuran garis kemiskinan itu sendiri. Salah satunya dengan menjaga harga, khususnya harga beras. Itu yang paling penting dilakukan saat ini,” ungkap Bambang.

Berikutnya, menurut Bambang, terkait ketimpangan, dikelompok 40% terbawah saat ini terjadi pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat bawah menjadi 3,06%, lebih tinggi daripada kelompok atas yang hanya 2,5%, perihal ini mengartikan program-program pemerintah terbukti bisa mempercepat pertumbuhan pendapatan dan konsumsi masyarakat di level yang paling bawah. Pada tahun-tahun sebelumnya, hanya kelompok menengah dan atas yang tumbuh pada sisi tersebut.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memaparkan bahwa faktor pendorong penurunan kemiskinan terdapat beberapa hal sebagai contoh pada tahun 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan.

Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. “Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu, penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran, dan optimalisasi penggunaan dana desa.

Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K pada penutup Forum Merdeka Barat 9 berujar “Mudah-mudahan jika tren ini dapat terjaga, angka ketimpangan kita ke depannya akan terus menurun dan dampaknya kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara FMB 9 ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.