Gotong Royong Entaskan Kemiskinan Menuju Masyarakat Sejahtera

26 November 2015

Sejumlah isu penting dalam pelaksanaan program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) menjadi fokus bahasan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin 2015 yang diselenggarakan pada 25-27 November 2015 bertempat di Redtop Hotel, Jakarta. Mengisi ruang diskusi dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut membahas mengenai evaluasi pengelolaan proram, penyaluran logistik, pemutakhiran data hingga tindak lanjut program di masa depan.

Hadir sebagai salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut, Sri Kusumastuti Rahayu, Kepala Pokja Bansos, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam paparannya beliau menegaskan bahwa dalam upaya perbaikan program ini secara menyeluruh perlu adanya peningkatan peran serta dan keterlibatan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat biaya. Beliau juga menawarkan salah satu jalan keluar untuk masalah tersebut, yaitu Pemutakhiran Basis Data Terbaru (PBDT) Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Lewat solusi ini kita akan bisa menyempurnakan ketepatan sasaran Basis Data Terpadu (BDT) melalui peningkatan cakupan pendataan dan pemeringkatan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras dalam sambutannya berharap pertemuan ini dapat menjadi ajang untuk memperbaiki upaya pengentasan kemiskinan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara merata.

Program Raskin yang dilaksanakan dibawah koordinasi Tikor Kemenko PMK adalah pemberian bantuan beras bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 15 kg setiap bulan. Selama tahun 2013, sebanyak 15,5 juta RTS menjadi penerima program, yang merupakan 25% rumah tangga terbawah dalam komposisi penduduk di Indonesia. Mereka juga menjadi penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Banyak tantangan mengenai program ini di lapangan salah satunya mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu bahwa ada penyaluran kepada 69.898 RTS yang tidak valid senilai Rp 67,29 milyar. RTS tersebut tidak diketahui data penerimanya, setelah melalui pengecekan nama dan alamat. Menjawab permasalah ini, Irjen Kemensos, Karun menyatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terutama Perum Bulog untuk menelusuri data tersebut. Hal ini juga telah dikonfirmasi pihak Direktur Perum BULOG yang hadir, Wahyu suparyono bahwa pihaknya telah menyelesaikan permasalahan ini melalui pengecekan ulang dan perbaikan jalur distribusi di tingkat provinsi.

Pertemuan ini dihadiri lebih dari 250 partisipan dari seluruh Indonesia, yang berasal dari perwakilan 34 provinsi, terdiri dari Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kepala Divisi Regional Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) dan Kepala Dinas Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) tingkat Provinsi.