19 December 2012

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Jumat pagi (14/12) menerima kunjungan pemerintah Kabupaten Sleman yang diketuai oleh Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu, SH, M.Hum didampingi oleh Kepala Bappeda drg. Intriati Yudatiningsih beserta staf. Bertempat di Sekretariat TNP2K jalan Kebon Sirih nomor 35, tim Pemerintah Kabupaten Sleman diterima oleh Renaldi Sofyan, Penasehat Kepala Sekretariat Bidang Hubungan Kelembagaan mewakili Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. Juga hadir dalam kesempatan tersebut dari TNP2K adalah Octavius Tjiantoro, Manajer Program Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan, Muhammad Arif Tasrif, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Advokasi TKPK Daerah dan Ibnu Taufan, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Maksud kedatangan pemerintah Kabupaten Sleman tersebut adalah untuk berdiskusi lebih lanjut dengan TNP2K tentang konsep validasi, verifikasi & indikator kemiskinan. Hal ini terkait dengan rencana validasi data Basis Data Terpadu (BDT) yang akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kemiskinan (SIM) dan verifikasi penerimaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2013. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan paparan tentang kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan serta catatan atas pelaksaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Sleman.

Dalam paparannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan beberapa program Pronangkis di antaranya Program Jaminan Pendidikan, Jaminan Kesehatan, Penguatan Modal dan Bedah Rumah. “Kalau di pemerintah Pusat ada 9 tahun wajib belajar, Kabupaten Sleman memberikan beasiswa anak-anak miskin, baik SMA maupun SMK”, jelasnya. Jumlah bantuan program beasiswa ini meningkat dari tahun ke tahun dengan prosentasi 49 persen dalam APBD.

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki 2 jenis Jamkesda yaitu Jamkesda untuk warga miskin/ hampir miskin (program ini ditujukan untuk menampung masyarakat yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas) dan Jamkesda untuk mereka yang berkemampuan. Diharapkan dengan adanya 2 jenis Jamkesda ini, adalah agar seluruh warga Kabupaten Sleman memiliki jaminan kesehatan. “Harapannya agar tidak lagi ada warga yang datang mendaftar ketika baru sakit. Ini cukup efektif untuk membantu mereka yang seharusnya tidak miskin, tapi begitu sakit menjadi miskin”, ditegaskan oleh Ibu Yuni.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Sleman memiliki pilot project (proyek percontohan) penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Prambanan dan Seyegan. “Selain pilot, kami juga sudah melakukan monitoring evaluasi pada 121 kegiatan penanggulangan kemiskinan dan 10 kegiatan dana bergulir”, ujar Ibu Yuni. Pemerintah Kabupaten Sleman juga sudah melakukan pelatihan TPK di tingkat kecamatan / desa dengan dukungan dari Bank Sleman dan Telkomsel.

Kepala Bappeda drg. Intriati Yudatiningsih menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman adalah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Beliau mengatakan bahwa rencana kerja yang dibuat harus selaras dengan strategi tersebut. Adapun rencana implementasi Pronangkis tahun 2012 dan 2013 Kabupaten Sleman di antaranya adalah memastikan semua semua SKPD mengacu pada Data SIM Kemiskinan untuk sasaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan, memastikan dukungan SKPD dan Camat untuk mengawal proses revitalisasi TPK di kecamatan, desa dan padukuhan. Selain itu ada laporan regular/ periodik dari SKPD dan TPK ke sekretariat TKPKD sesuai format dalam Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Revitalisasi.

Di akhir paparan, Wakil Bupati juga menyampaikan dua hal yang sangat penting yaitu adanya keterpaduan antara Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dengan data yang digunakan dalam SIM di Kabupaten Sleman serta mendorong keterpaduan program baik dari Pusat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam ketepatan sasaran serta komplementaritas antar program-program tersebut.