Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Encouraging the Expansion of Social Security Employment Membership for Indonesian Migrant Workers (PMI)
01 November 2017
Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial secara non tunai, TNP2K yang merupakan bagian dari Tim Pengendali berpartisipasi dalam acara sosialisasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan rencana perluasan BPNT tahun 2018 di Padang 31 Oktober lalu
Pelaksanaan program BPNT sejauh ini dianggap bermanfaat dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam pembukaan rapat koordinasi tersebut. Gubernur mengatakan BPNT merupakan terobosan yang harusnya juga diberlakukan pada pemberian bantuan pemerintah ke masyarakat di bidang lainnya karena bantuan non tunai kecil kemungkinan salah sasaran.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan TB. Achmad Choesni dalam arahannya mengatakan bahwa BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Program BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” papar Deputi.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung yang turut hadir dalam tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan program BPNT akan diperluas tahun depan, “Kalau tahun ini BPNT dilaksanakan di 44 kota. Tahun 2018 menyasar seluruh kota dan 118 kabupaten yang mencakup 10 juta KPM,” tuturnya.
Acara rapat koordinasi ini dihadiri oleh wakil dari Kantor Staf Presiden TNP2K, Perum BULOG, Bappenas, Kemensos, Kemendagri, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.