TNP2K Recommendations for Further Study of the Pre-Employment Card Program Survey

27 August 2021

Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap pasar tenaga kerja saat ini. Mereka dituntut untuk memiliki keterampilan baru dan mampu beradaptasi. Dalam kondisi ini, pemerintah telah meluncurkan Program Kartu Prakerja dengan manfaat yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan dan insentif pasca pelatihan bagi penerimanya. Dalam rangka mengkaji efektivitas pelaksanaan program ini, pada Jumat 13 Agustus 2021, CSIS Indonesia bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memaparkan hasil survei mereka melalui webinar publik yang bertajuk "Rilis Hasil Survei Program Kartu Prakerja: Peranan Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi COVID-19”.  Kegiatan ini menghadirkan 3 penanggap terkait, diantaranya yaitu Denni Puspa Purbasari, selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Vivi Alatas, Chief Executive Officer, Asakreativita dan Elan Satriawan selaku Kepala Kelompok Kerja Kebijakan, TNP2K. 

Kegiatan survei ini dilaksanakan pada 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 dengan target responden 2000 orang sampel penerima manfaat program Kartu prakerja yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan menggunakan metode telesurvey atau wawancara menggunakan telepon. Survei ini berhasil mengangkat 5 buah isu temuan utama, diantaranya yaitu tentang kebekerjaan, kondisi ekonomi, penggunaan insentif, pelatihan kartu prakerja dan persepsi terhadap kartu prakerja. Temuan-temuan utama dalam survei dinilai cukup positif dalam perkembangan pelaksanaan program prakerja. 

Pada kesempatan ini, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan, TNP2K dalam tanggapannya mengapresiasi hasil survei yang dilakukan karena hasilnya memperlihatkan konsistensi, dari beberapa hasil survei yang dilakukan sebelumnya termasuk survei yang dilakukan oleh TNP2K pada kuartal ke 3, tahun yang lalu. Walaupun terdapat perubahan-perubahan pada hasil survei tersebut, akan tetapi mengarah kepada perubahan yang membaik dan ini menjadi indikasi bahwa program kartu prakerja ini terus membenahi diri, meningkatkan kualitas program dan layanan bagi penerima manfaat program. Secara umum hasilnya program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara spesifik program ini dapat meningkatkan skill para pekerja dari angkatan kerja Indonesia.

Gambar: Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, Elan Satriawan Saat Menyampaikan Tanggapan
Sumber:  Dokumentasi Kegiatan

Namun demikian, Elan juga mengingatkan bahwa perlunya kehati-hatian dalam membaca hasil survei ini, mengingat survei tersebut bukan merupakan studi dampak, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kausalitas bahwa semata-mata keberhasilan ini merupakan dampak dari program Prakerja saja. Ia yakin bahwa pasti ada kontribusi program Prakerja dalam perubahan-perubahan tersebut, namun menurutnya diperlukan studi lanjutan secara khusus untuk mengevaluasi hubungan kausal antara program Prakerja dengan outcome-outcome positif yang ada di dalam hasil survei. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa program Prakerja awalnya di desain murni untuk program pelatihan, namun ketika akan dimulainya program ini pandemi Covid 19 mulai muncul. Melihat situasi tersebut, kemudian diambil keputusan untuk merubah desain program Prakerja menjadi program hybrid atau pencampuran antara program pelatihan dengan program bansos. Walaupun belum sempurna, tetapi menurut Elan hal ini merupakan keputusan yang tepat, karena kondisinya menuntut serba cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19. Menurutnya program perlindungan sosial yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup banyak, mulai mulai dari program Sembako, PKH, KIP dan lain sebagainya. Akan tetapi dari semua program tersebut, penerima manfaatnya rata-rata sudah rigid dan akan sulit berubah, sehingga tidak memungkinkan untuk merubah jumlah penerima manfaat program dalam waktu dekat dengan cepat untuk bisa mengimbangi dampak dari pademi itu sendiri.  

Perlu diketahui bahwa dampak pandemi ini berpengaruh luas dan tidak hanya pada mereka yang terdaftar sebagai penerima bansos regular saja, tetapi juga banyak berdampak pada kelompok-kelompok diluar sana yang mereka tidak mempunyai program perlindungan sosial. Sehingga keputusan pemerintah dalam merubah desain program Prakerja menjalani misi menjadi program bansos merupakan keputusan tepat. Program Prakerja ini juga dapat disebut sebagai salah satu alternatif pintu keluar darurat dari situasi pandemi, karena saat ini Indonesia belum mempunyai program perlindungan sosial yang sifatnya adaptif, walaupun kedepannya akan ada rencana untuk mereformasi sistem perlindungan sosial yang dimiliki oleh pemerintah, namun tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, paling tidak dibutuhkan waktu 2-3 tahun mendatang, tambah Elan. 

Kegiatan paparan hasil survei ini disampaikan oleh perwakilan CSIS Indonesia, Fajar B. Hirawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi, CSIS dan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS serta dimoderatori oleh Wicky Adrian dari IDX Channel melalui aplikasi zoom meeting dan juga live streaming Youtube Channel CSIS Indonesia.  Selain itu hadir juga Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Philips J. Vermonte yang memberikan sambutan di awal kegiatan ini.  Bagi pembaca yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan dapat mengakses produk-produk pengetahuan pada website resmi TNP2K melalui www.tnp2k.go.id atau dapat mengikuti update produk pengetahuan terbaru melalui akun instagram resmi TNP2K di @tnp2k_official. (BDH)