Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Encouraging the Expansion of Social Security Employment Membership for Indonesian Migrant Workers (PMI)
16 January 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau penggunaan dana desa di Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur Senin (16/01). Desa Plandaan merupakan salah satu dari 257 desa di Tulungagung yang menerima dana desa yang dikucurkan Presiden Joko Widodo.
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Plandaan tahun 2016 adalah sebesar 1,308 Milyar, yang diantaranya 46,69% berasal dari Dana Desa dan 36% berasal dari alokasi Dana Desa. Dan sisanya adalah PAD Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Atasan, dan Pendapatan lain-lain.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan, pengawasan penggunaan dana desa masih terhambat.
"Akan bagus kalau ada koperasi desa," kata Wapres saat meninjau Balai Desa Plandaan, Tulungagung
Menurut Kalla, nantinya koperasi akan dapat mendukung pembangunan dan perekonomian desa terlebih setelah mengetahui Desa Plandaan tidak memiliki sumber daya alam.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan, agar Dana Desa yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan ekonomi desa.
“Dana Desa harus menumbuhkan ekonomi desa dan menumbuhkan infrastruktur-infrastruktur di desa. Kita harapkan yang lain juga dapat menjadi contoh-contoh seperti itu,” kata Wapres
Kepala Desa Plandaan menyampaikan bahwa di tahun 2016 pemanfaatan Dana Desa Plandaan diantaranya digunakan untuk pembangunan saluran air, pelatihan untuk membuat produk olahan dari daging ikan lele, pengembangan pertanian dan peternakan dengan sistem pemanfaatan lahan sempit, Paud dan Poskesdes.
Dalam bulan Januari 2017 ini, desa Plandaan segera akan membentuk BUMDesa dan direncanakan seluruh kegiatan ekonomi lokal yang sudah berjalan saat ini dialihkelolakan kepada BUMDesa yang terbentuk
Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.