Workshop on Policy Article Writing Techniques and Utilization of SINERGIS Platform to Increase the Capacity of Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Setwapres

19 September 2022

Gambar 1. Sesi Foto Bersama Peserta Lokakarya Penulisan Artikel dan Pemanfaatan Platform SINERGIS
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai lembaga Think Tank kebijakan Wakil Presiden memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung kerja para pejabat fungsional analis kebijakan (JFAK). Fungsi utama JFAK adalah memproduksi bahan kerja Wakil Presiden. Proses produksi tentu membutuhkan dasar berupa data yang valid. TNP2K melalui Unit Knowledge Management (KM Unit) telah meluncurkan perangkat wadah literatur dan informasi yang terintegrasi. Perangkat ini bernama Sistem Pengelolaan Pengetahuan Terpadu untuk Penanggulangan Kemiskinan disingkat SINERGIS. 

Pada hari Senin, 12 September 2022 TNP2K bersama kantor Sekretariat Wakil Presiden Setwapres  melaksanakan lokakarya tentang teknik penulisan artikel secara luring di Jakarta. Lokakarya ini disertai praktek penggunaan SINERGIS sebagai sumber referensi yang reliabel dalam pembuatan bahan kerja yang salah satunya adalah artikel kebijakan. Bersama salah satu jurnalis senior Lahyanto Nadie, peserta mempraktikkan langsung penulisan konsep artikel dengan bahan bersumber dari SINERGIS. 

Gambar 2. Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K Membuka Kegiatan Lokakarya Teknik Penulisan Artikel dan Pemanfaatan Platform SINERGIS
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Acara ini dibuka oleh Bapak Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K. Dilanjutkan dengan 5 (lima) sesi panel dengan diikuti diskusi tanya jawab yang dimoderatori oleh Jovanni Enralin Silalahi dari KM Unit TNP2K. Sesi pertama berbicara tentang kebijakan pemerintah terhadap jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Materi ini disampaikan oleh 2 (dua) panelis, pertama, Yogi Suwarno yang merupakan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) menyampaikan tentang Kebijakan Pemerintah tentang Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan. Panelis kedua, Yayat Hidayat selaku Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi Kepegawaian Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang menyampaikan tentang Mekanisme Kenaikan Jenjang dan Kepangkatan JFAK Setwapres.

Dalam sesi pertama ini, Yogi menegaskan tentang Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 45 Tahun 2013 yang menjadi pegangan pelaksanaan fungsi dari JFAK untuk mendukung kerja Wakil Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bahwa tujuan JFAK melaksanakan kajian dan analisis didukung penuh oleh LAN sebagai lembaga yang mengelola rangkaian proses dari hulu ke hilir, dari proses seleksi, pembinaan hingga evaluasi. Pak Yayat melanjutkan, JFAK dapat mengupayakan kenaikan jenjang dan pangkat dengan menggunakan hasil kajian dan analisis berbentuk artikel sebagai angka kredit yang merupakan syarat kenaikan jenjang dan pangkat.

Gambar 3. Sudarno Sumarto, Kepala Penasihat Kebijakan TNP2K Menyampaikan Materi Sesi II dalam Kegiatan Lokakarya Teknik Penulisan Artikel dan Pemanfaatan Platform SINERGIS
Sumber: Dokumentasi Kegiatan
 

Urgensi peran JFAK dalam mendukung proses pembuatan kebijakan dan hasil studi untuk kenaikan pangkat dan jenjang mengantarkan pada materi kedua tentang mengkomunikasikan hasil studi untuk pembuatan kebijakan. Sudarno Sumarto sebagai Kepala Penasihat Kebijakan Sekretariat TNP2K menjelaskan input kebijakan yang melibatkan banyak faktor. Pengalaman dan pengetahuan tentang topik, sumber daya manusia, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi merupakan contoh aspek yang mempengaruhi kualitas suatu kebijakan. Sudarno memberikan contoh seperti misalnya sistem kasta yang ada di India, tentu menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan bagi pemerintahan disana. Indonesia sebagai negara multikultural, tiap-tiap daerahnya memiliki nilai-nilai, budaya, kebiasaan dan tradisi yang perlu dicermati. Menurut Sudarno, ini adalah tantangan bagi Indonesia karena maknanya tidak ada kebijakan yang universal implementatif di seluruh wilayah di Indonesia. 

Penekanan yang diberikan oleh Sudarno adalah urgensi adanya studi yang berdasar pada bukti yang kemudian disampaikan pada pembuat kebijakan. Kebijakan yang berdasar pada bukti akan lebih efektif, efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada seperti alokasi dana yang tepat, berorientasi pada pelayanan publik karena bukti merujuk pada realita yang dialami masyarakat, serta akuntabilitas publik karena maknanya kebijakan dibuat dengan transparan. Oleh karenanya, Sudarno menilai penting untuk meneruskan hasil studi hingga sampai sebagai input kebijakan. Kebijakan tidak akan ada tanpa proses politik, sehingga kolaborasi menjadi kata kunci dalam penciptaan kebijakan berbasis bukti. Kolaborasi yang dimaksudkan adalah kolaborasi peneliti, pemerintah, universitas dan aktor-aktor lainnya.

Gambar 4. Rissalwan Habdy Lubis Menyampaikan Sesi Ketiga dalam Lokakarya Teknik Penulisan Artikel dan Pemanfaatan Platform SINERGIS
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Dalam sesi ketiga, dilakukan paparan oleh Rissalwan Habdy Lubis, Kepala Unit Knowledge Management TNP2K dengan topik pemanfaatan platform SINERGIS sebagai sumber data dan pengetahuan dalam analisis kebijakan. Dalam pemanfaatan pengetahuan, ia menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang lebih luas terkait data dan informasi yang kemudian menghasilkan pengetahuan. Data menjadi seperangkat fakta yang mewakili sebuah hal atau fakta di lapangan yang kemudian akan menghasilkan informasi dari pengolahan data yang telah dikumpulkan dan akan menghasilkan konteks sesuai data yang dimiliki. 

Dengan hasil berupa informasi tersebut, akan menghasilkan pengetahuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengetahuan sendiri memiliki dua tipe berupa tacit knowledge dan explicit knowledge. Dalam tacit knowledge merupakan pengetahuan yang disimpan oleh otak dan kepala individu sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain, sedangkan explicit knowledge merupakan pengetahuan yang telah dituliskan atau tersimpan dalam berbagai media penyampaian pengetahuan. Dalam pengambilan kebijakan, ia menyampaikan bahwa perlunya pengambilan keputusan berbasiskan bukti dan data sebagai bentuk proses reformasi birokrasi.

Gambar 5. Aktivasi akun SINERGIS dan Praktik Membuat Kerangka Tulisan dalam Lokakarya Teknik Penulisan Artikel dan Pemanfaatan Platform SINERGIS
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Pada sesi terakhir, Unit Knowledge Management memfasilitasi aktivasi akun untuk SINERGIS diikuti praktik langsung menulis oleh jurnalis senior, Lahyanto Nadie. Lahyanto fokus pada tulisan yang targetnya dipublikasikan melalui media massa. Ia  memberikan 4 (kunci) dalam penulisan yang dapat menjadi ‘senjata’ menghasilkan tulisan yang mudah dipahami dan menarik. Kunci ini adalah fokus dalam menentukan topik, deskriptif yang membutuhkan kemampuan meramu kata-kata secara efektif, anekdot dengan memasukkan cuplikan kejadian lucu atau menarik, serta kutipan langsung. 

Selain untuk mendapatkan pemahaman teoritis dan praktis dalam menghasilkan bahan kerja berbasis data, harapannya acara ini juga memberikan solusi dalam permasalahan sumber untuk proses penulisan dengan SINERGIS. Bagi para pembaca yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan, silahkan mengunduh produk-produk pengetahuan TNP2K dan kunjungi repositori TNP2K di https://sinergis.tnp2k.go.id/ dan website TNP2K di www.tnp2k.go.id. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai produk-produk pengetahuan TNP2K, silahkan ikuti akun resmi media sosial TNP2K di Instagram: @tnp2k_official dan Twitter: @tnp2k.